Anies Baswedan Ajak Gerakan Rakyat Bentuk “Pos Pantau Harga dan Layanan” di Daerah, Tegaskan Pentingnya Jaga Marwah Demokrasi

Padang, 1 November 2025 — Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus tokoh nasional Anies Rasyid Baswedan menyerukan agar organisasi masyarakat Gerakan Rakyat berperan aktif dalam menjaga marwah demokrasi dan mengawal kebijakan publik di tingkat akar rumput.

Seruan itu disampaikan Anies saat menghadiri Pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Rakyat Sumatera Barat sekaligus Dialog Kebangsaan bertema “Rakyat sebagai Kekuatan Inti Perubahan” di The Axana Hotel, Padang, Sabtu (1/11/2025).

Dalam pidatonya, Anies menilai Gerakan Rakyat memiliki peran strategis untuk menjadi jembatan antara persoalan rakyat dan pengambil kebijakan di pusat. Ia menyoroti banyaknya masalah masyarakat yang tidak terekspos media, sehingga kerap luput dari perhatian publik dan pemerintah.

“Banyak keluhan ibu rumah tangga tidak viral, banyak keluhan petani tidak viral, banyak keluhan perantau tidak viral. Padahal, persoalan mereka nyata dan harus disuarakan. Kalau Gerakan Rakyat menangkap dan menyampaikannya, insyaallah akan menjadi perhatian,” kata Anies.

Anies menekankan, Gerakan Rakyat tidak boleh berhenti pada aktivitas simbolik. Ia mendorong agar organisasi ini menjadi pengumpul data dan fakta lapangan, yang menyuarakan aspirasi publik secara tegas, tertata, dan beradab.

“Gerakan Rakyat bisa menjadi pengeras suara publik yang tertata. Suara rakyat dari dapur, sawah, hingga kampus bisa dikumpulkan dan disampaikan dengan data serta sikap yang santun,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Anies juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap program pemerintah di lapangan, agar kebijakan benar-benar berpihak pada masyarakat. Ia bahkan mengusulkan pembentukan “Pos Pantau Harga dan Layanan” di setiap DPW dan DPD Gerakan Rakyat di seluruh daerah.

Menurutnya, pos tersebut akan berfungsi mencatat harga bahan pokok, ongkos pendidikan, serta penyaluran bantuan sosial (bansos) secara rutin.

“Kalau ada proyek atau bantuan yang melenceng, segera dokumentasikan dan laporkan. Ini bukan untuk mempermalukan, tapi untuk memastikan anggaran benar-benar kembali ke rakyat,” tegasnya.

Selain itu, Anies mengajak Gerakan Rakyat menghidupkan kembali forum-forum warga dan pertemuan rutin di tingkat kampung atau nagari, sebagai ruang partisipatif bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik. Ia berharap, kebijakan nasional lahir dari kebutuhan nyata rakyat, bukan hanya keputusan elit politik.

Dalam konteks keorganisasian, Anies menekankan pentingnya integritas dan transparansi di tubuh Gerakan Rakyat.

“Gerakan ini bukan tempat mencari keuntungan pribadi. Ini wadah untuk memberi manfaat bagi rakyat. Kalau ada yang melanggar, gerakan ini harus menertibkan diri. Koreksi dari luar dan perbaikan dari dalam harus berjalan bersamaan,” katanya.

Menutup sambutannya, Anies menegaskan bahwa Gerakan Rakyat harus siap menjadi penjaga arah demokrasi dan kebebasan berpendapat. Ia meminta organisasi ini berdiri di garis depan jika ada warga yang dipanggil atau ditekan karena menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik.

“Tugas Gerakan Rakyat adalah menjaga marwah demokrasi dan arah republik ini. Jangan biarkan kebebasan berpendapat dibungkam. Tapi semua harus dilakukan secara konstitusional dan beradab,” pungkasnya.

Acara tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus nasional Gerakan Rakyat, akademisi, tokoh masyarakat, serta perwakilan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kota Padang. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum konsolidasi bagi Gerakan Rakyat untuk memperkuat perannya sebagai penyeimbang kekuasaan dan corong aspirasi rakyat di seluruh Indonesia.