Ribuan Pemimpin PTS Se-Indonesia Akan 'Kepung' Istana Kepresidenan

Para pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia bakal menggelar aksi demonstrasi di dua lokasi yaitu istana kepresidenan dan kantor Kemendikbud selama 3 hari sejak 27 hingga 29 September 2022.

Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Prof Budi Jatmiko menyatakan, kesiapannya memimpin langsung aksi demonstrasi sivitas akademika kampus swasta se-Indonesia. Menurutnya, sudah lebih dari 1.000 Pimpinan PTS menyatakan kesiapan untuk hadir untuk menyuarakan keadilan.

Salah satu grand isu yang akan disampaikan dalam aksi demonstrasi tersebut adalah pembubaran Lembaga Akreditasi Mandiri-Perguruan Tinggi (LAM-PT).

"Peserta aksi akan terus bertambah. Di Bali 3.000 lebih pimpinan PTS hadir tanggal 1-3 Juli lalu untuk membicarakan kebuntuan dialog dengan pemerintah," jelas Prof Budi Jatmiko dalam video YouTube yang diunggah di kanal Aptisi, dikutip Minggu (18/9).

Ia mengatakan pihaknya telah ingin melakukan aksi demonstrasi sejak tahun 2021. Namun, Prof Budi Jatmiko terlebih dulu melakukan pendekan dengan berbagai pihak. Termasuk menyurati Menteri, Dirjen, dan juga DPR.

“Kita juga sudah bersurat kepada presiden dan menteri tapi tidak ditanggapi. Ini yang membuat teman-teman PTS geram,” kata.

Menurutnya, saat ini kondisi PTS di Indonesia sedang kesulitan membiayai kampus mereka. Apalagi sejak pandemi, lebih dari 50 persen mahasiswa mengajukan cuti.

“Kondisi kita tujuh tahun mahasiswa menurun, tiga tahun terkahir covid memenjadikan PTS sulit sekali untuk memiliki kemampuan membiayaan kampusnnya,” terangnya.

Prof Budi Jatmiko menambahkan, mereka sekarang harus dibebankan dengan biaya membakar kertas yang sangat mahal dalam proses akreditasi.

Aptisi, terangnya, sudah memberikan sejumlah solusi diantaranya menggunakan sistem blockchain dan juga memperluas PDPT. Sehingga perguruan tinggi bisa mengunggah aktivitasnya di sana.

Melalui itu, LAM atau pun BAN PT bisa langsung mengunduh untuk diperiksa. "Dengan menggabungkan block chain dan PDPT, biaya untuk akreditasi LAM PT bisa lebih murah," papar Prof Budi Jatmiko.

Selain itu Prof Budi berharap durasi hasil akreditasi LAM bisa diperpanjang karena kondisi masyarakat perguruaan tinggi sedang dalam masa kesulitan pembiayaan. Ia menyebutkan LAM memungut uang tidak sedikit dari perguruan tinggi.

Bahkan, ungkap Prof Budi Jatmiko, sejumlah LAM memungut biaya ke perguruan tinggi dengan nilai fantastis, mencapai Rp80 juta.

"Saat LAM lahir sampai tahun kedua itu tidak bayar, tapi di tahun ketiga, kami harus bayar Rp70 juta sampai Rp80 juta dan yang jadi masalah ini tidak pernah diaudit dan orangnya itu-itu saja," katanya.

Prof Budi melanjutkan, terkait tuntutan massa aksi nanti mereka masih konsisten meminta 5 poin tuntutan, diantaranya :

1. Hentikan RUU sisdiknas yg sangat liberal.

2. Bubarkan LAM PT berorientasi bisnis

3. Bubarkan komite Uji Kompetensi , yang tidak sesuai undang-undang dan kembalikan ke perguruan tinggi masing-masing.

4. Menyelesaikan audit kinerja pengabungan PTS yang bertahun tahun tidak selesai, dan perijinan prodi yg lambat membutuhkan waktu ertahun tahun.

5. Naikan KIP Untuk PTS kecil.